Karya Ilmiah
DISERTASI (422) - Doktrin Ketidaksetaraan Daya Tawar (Unconscionability / Inequality Of Bargaining Power) Dalam Kontrak Elektronik Layanan Digital
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Landasan filosofis doktrin ketidaksetaraan daya tawar dalam kontrak elektronik layanan digital; dan (2) Kontrak elektronik layanan digital yang mencerminkan ketidaksetaraan daya tawar dan penormaan doktrin ketidaksetaraan daya tawar. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut meliputi: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menemukan bahwa makna dari doktrin ketidaksetaraan daya tawar dalam kontrak elektronik layanan digital adalah ketika penyedia layanan digital yang memiliki keunggulan daya tawar memanfaatkan kelemahan dari pihak yang lemah (pengguna layanan digital) untuk menciptakan kesepakatan yang tidak adil. Ketidaksetaraan daya tawar terjadi jika terdapat ketidakadilan dalam proses pembentukan kontrak elektronik dan ketidakadilan dalam substansi kontrak elektronik.
Di Indonesia, doktrin ketidaksetaraan daya tawar belum diadopsi baik dalam bentuk norma maupun dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Oleh karena itu, doktrin ketidaksetaraan daya tawar perlu dinormakan dalam hukum kontrak. Doktrin ketidaksetaraan daya tawar dalam penerapannya perlu didukung dengan prinsip transparansi (transparency principle), prinsip kewajiban untuk membaca (the duty to read doctrine), dan doktrin harapan yang wajar (reasonable expectations doctrine) dalam kontrak elektronik.
Kata Kunci: doktrin ketidaksetaraan daya tawar, kontrak elektronik, layanan digital.
032017017310 | 422 Kha d | Ruang Disertasi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain