SKRIPSI (6408) - Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Merger Lintas Negara

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

SKRIPSI (6408) - Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Merger Lintas Negara

Alyssa Febyana Maharani - Nama Orang; Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M - Nama Orang;

KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi merger lintas negara yang marak dilakukan pelaku usaha untuk memperluas perusahaannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, KPPU menerapkan prinsip ekstrateritorialitas pada praktiknya untuk menjangkau pengawasan transaksi merger lintas negara yang dilakukan oleh pelaku usaha asing, tetapi terbatas hanya pada pelaku usaha asing yang keduanya memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan yang diimplementasikan oleh KPPU terhadap pengawasan transaksi merger lintas negara dan membandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menilai standar pengaplikasian prinsip ekstrateritorialitas saat ini, dan menyarankan pendekatan yang dapat diaplikasikan oleh Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memakai metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Melalui metode tersebut, penelitian ini memberikan penjelasan terhadap batasan wewenang yang dimiliki KPPU dalam menerapkan prinsip ekstrateritorialitas untuk mengawasi suatu transaksi merger lintas negara dan mentransformasi kekurangan yang ada melalui kerangka perbandingan dengan Uni Eropa. Dalam hal ini, terdapat beberapa permasalahan yang belum diatur termasuk definisi yang spesifik tentang subjek transaksi merger lintas negara, kritertia wajib notifikasi bagi transaksi merger lintas negara, dan kejelasan yurisdiksi dari KPPU. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran pembentukan regulasi atau pedoman khusus yang membahas permasalahan-permasalahan tersebut demi memperjelas wewenang KPPU dalam pengawasan tranasaksi merger lintas negara.

Ketersediaan

032011133085 6408 Ruang Skripsi Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 6408
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM PERSAINGAN USAHA
cross-border merger
prinsip ekstrateritorialitas
wewenang kppu
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar