TESIS (4661) - Penolakan Permohonan Pkpu Terhadap Debitor Dengan Dasar Adanya Moratorium Pengadilan Luar Negeri (Studi Komparasi Hukum Kepailitan di Singapura dan Belanda)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4661) - Penolakan Permohonan Pkpu Terhadap Debitor Dengan Dasar Adanya Moratorium Pengadilan Luar Negeri (Studi Komparasi Hukum Kepailitan di Singapura dan Belanda)

Uul Novita Rohmawati - Nama Orang; Dr. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M - Nama Orang; Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H - Nama Orang;

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum putusan PKPU pengadilan Singapura dan Belanda dikaitkan dengan hak tagih kreditor yang berada di Indonesia yang tidak dapat mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Bank Maybank dengan PT Pan Brothers dimana Pengadilan Niaga mengakui putusan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura No. No.HC/OS 515/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum Putusan Moratorium di Luar Negeri terutama Belanda dan Singapura terhadap hak tagih kreditor di Indonesia serta apakah Pengadilan Niaga dapat menolak permohonan PKPU dengan dasar adanya Putusan Moratorium di Luar Negeri. Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Putusan PKPU pengadilan Singapura dan Belanda tetap mengikat bagi kreditor dan debitor, namun tidak menghilangkan hak tagih kreditor karena restrukturisasi bukan termasuk salah satu cara hapusnya utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan moratorium pengadilan asing terutama Singapura dan Belanda karena berdasarkan Pasal 436 Rv putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan kecuali adanya penetapan atau permohonan di pengadilan kembali. Namun, dengan adanya putusan moratorium pengadilan Singapura dan Belanda mengakibatkan pembuktian utang debitor menjadi tidak sederhana dan tidak terpenuhi syarat formil UU Kepailitan dan PKPU sehingga permohonan PKPU di Pengadilan Niaga di Indonesia ditolak.

Ketersediaan

032114253039 4661 Roh p Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4661 Roh p
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PKPU
HAK TAGIH
Moratorium
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar