Karya Ilmiah
TESIS (4651) - Kemampuan Ekonomi Debitor Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Penolakan Pengesahan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Pengesahan perdamaian PKPU oleh Pengadilan Niaga dilakukan agar perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, akan tetapi yang menjadi permasalahan selama ini adalah dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur syarat mengenai pengesahan perdamaian. Disamping itu UU Kepailitan dan PKPU mengatur salah satu alasan penolakan pengesahan perdamaian adalah pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin tanpa mengatur secara khusus tolak ukur tersebut, hal ini berimplikasi pada penilaian yang subyektif dan merugikan pihak debitor maupun kreditor yang sebelumnya telah dicapai persetujuan rencana perdamaian namun berakhir pailit. Penelitian ini akan membahas mengenai hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus untuk menolak maupun mengesahkan perdamaian, serta upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan atas putusan pernyataan pailit yang disebabkan penolakan pengesahan perdamaian PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dan disertai pendekatan statute approach, conceptual approach dan case approach penelitian ini memperoleh hasil bahwa kemampuan ekonomi debitor yang layak/economically feasible dapat menunjang pertimbangan pengesahan perdamaian PKPU dan terhadap debitor dengan kemampuan ekonomi tidak layak maka menjadi pertimbangan penolakan pengesahan perdamaian, dengan menggunakan indikator economic analysis of law untuk memberikan gambaran pasti dalam rangka terjaminnya pelaksanaan perdamaian, dan terbukanya upaya hukum terhadap pernyataan pailit atas penolakan pengesahan perdamaian PKPU.
231221052 | 4651 Sof k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain