Karya Ilmiah
TESIS (4495) - Perlindungan Hukum Konsumen Pengembang Perumahan dalam Status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pengembang perumahan diajukan PKPU oleh konsumen. Konsumen mempunyai
kewajiban di antaranya membayar sesuai dengan yang disepakati dengan
pengembang, sehingga mempunyhai hak tagih, namun UU Perlindungan
Konsumen maupun UUK & PKPU tidak mengatur mengenai konsumen dalam
PKPU. Hal yang dipermasalahkan Kedudukan konsumen pengembang perumahan
dalam PKPU dan Perlindungan hukum terhadap konsumen pengembang
perumahan yang dirugikan dengan adanya PKPU. Penelitian ini menggunakan
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perudang-undangan (Statute
Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) hasil dari penelitian
diperoleh kesimpulan: Konsumen pembeli perumahan mempunyai hak tagih atas
apa yang telah dibayar pada pengembang dalam PKPU. Selain mempunyai hak
tagih, konsumen mempunyai hak untuk mengajukan PKPU sebagaimana kreditor
lainnya, mempunyai hak suara dalam perencanaan perdamaian dan mempunyai hak
untuk membatalkan perdamaian, jika debitor dalam PKPU tidak memenuhi isi dari
kesepakatan perdamaian. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengembang
perumahan yang dirugikan dengan adanya PKPU, mempunyai hak untuk
mengajukan permohonan PKPU, berhak untuk memberikan kesepakatan dalam
kesepakatan perdamaian dan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan
akta kesepakatan perdamaian. Konsumen juga mempunyai hak tagih sebagaimana
kreditor lainnya pada pengembang dalam PKPU, namun karena dalam UU
Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai hak tagih dari konsumen
pengembang maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal
pengembang dalam PKPU.
032114253030 | 4495 Mah p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain