Karya Ilmiah
TESIS (4360) - Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung
Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perwalian anak seringkali mengeluarkan penetapan yang berbeda-beda terhadap peristiwa hukum yang sama. Tesis ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak; (2) Kesesuaian konsep perwalian di Indonesia dalam Penetapan Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, adalah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan anak, serta Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2019 ialah peristiwa hukum seperti anak masih berusia dibawah 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan namun kedua orang tuanya meninggal dunia, kekuasaan orang tuanya dicabut, atau kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, dan/atau kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada anak-anaknya. Selanjutnya terdapat inkonsistensi dalam penetapan perwalian yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama dalam hal terjadinya peristiwa hukum jual beli, perceraian, dan meninggalnya salah satu orang tua kandung seorang anak, sehingga terhadap penetapan perwalian yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama ada yang dapat dikatakan sesuai dan ada yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep perwalian di Indonesia.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Permohonan, Penetapan, Perwalian, Anak.
032024253023 | 4360 pra k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain