Karya Ilmiah

TESIS ( 4356 ) - Pelaksanaan Kekuasaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Agung Sebagai Subsistem Peradilan Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

---

ABSTRAK

Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut akan menimbulkan conflict of interest dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana, sehingga penegak hukum yang lain sangat sulit untuk melakukan penyidikan yang baik. Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah, adanya kewenangan jaksa agung dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa-jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi akan menimbulkan diferensiasi fungsional terhadap kejaksaan dan kepolisian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian statute approach, conceptual approach dan case approach yang dilakukan dengan sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang objektif.

Kata Kunci : Conflict of interest, diferensiasi fungsional, kejaksaan.

---

Ketersediaan

031724153025

4356 Wid p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4356 Wid p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERADILAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar