Karya Ilmiah

TESIS (4577) - Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

---

Pada prinsipnya, pemerintah sebagai penyelenggaran pemerintahan membutuhkan kelengkapan untuk menjalankan fungsinya. alat-alat kelengkapan ini salah satunya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut sebagai ASN) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Pada peraturan tersebut, ASN, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, didefinisikan sebagai “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Berdasarkan atas pengertian tersebut, ASN dibagi menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau disingkat menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disingkat menjadi PPPK. Pada perkembangannya, konsep PPPK tersebut seringkali menemui perdebatan karena dianggap tidak adil dan tidak memberikan kepastian bagi para PPPK. Pertama, menyangkut pada masa perjanjian kerja, kedua, berkaitan dengan jenjang karir dan ketiga terkait perlindungan hukumnya.

---

Ketersediaan

031824153046

4577 Mar k

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERBURUHAN
HUKUM PEMERINTAHAN
HUKUM--PNS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar