TESIS (4242) - Status Perkawinan Penghayat Kepercayaan Yang Tidak Dilangsungkan Di Hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan Dan Akibat Hukumnya

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4242) - Status Perkawinan Penghayat Kepercayaan Yang Tidak Dilangsungkan Di Hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan Dan Akibat Hukumnya

Regina Yusticia Nababan, S.H - Nama Orang; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H - Nama Orang; Haidar Adam, S.H., LL.M - Nama Orang;

Hak untuk berkeluarga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk warga penganut penghayat kepercayaan. Tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sebelumnya pengaturan mengenai perkawinan penghayat kepercayaan belum diatur di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahannya terdapat aliran penghayat kepercayaan yang tidak mensyaratkan kehadiran dari pemuka penghayat kepercayaan disesi perkawinan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan oleh pemuka penghayat kepercayaan serta untuk menganalisis akibat hukum dari peristiwa tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pendekatan secara perundang-undangan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan dapat dikatakan tidak sah. Selain itu perkawinan penghayat yang tidak dilangsungkan di hadapan penghayat kepercayaan dapat membawa akibat hukum seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, harta perkawinan dan tidak terjaminnya status anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tata cara perkawinan di dalam peraturan pemerintah tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi warga penghayat kepercayaan.

Ketersediaan

032014253014 4242 Nab s Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4242 Nab s
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2022
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM PERKAWINAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar