Karya Ilmiah

SKRIPSI (5923) - Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kewenangan Kementerian Keuangan di Dalam Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

---

Pada skripsi ini membahasa tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 terhadap kewenangan Kemenkeu di dalam pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak”. Berdasarkan topik pembahasan tersebut ditarik dua rumusan masalah, yaitu Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 terhadap kewenangan Kementerian Keuangan di dalam pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan model pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak berasaskan rule of law. Tipe penelitian yang digunakan adalah doctrinal legal research, yaitu suatu penelitian di dalam kerangka untuk know-how di dalam hukum, bukan sekedar know-about, yang digunakan untuk membantu preskripsi untuk mencapai sebuah hasil yang di inginkan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 terkait dengan ketentuan kewenangan Kemenkeu di dalam mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan terhadap model pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan berlandaskan asas rule of law. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpijak pada asas kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga kewenangan Kementerian Keuangan hanya bersifat administratif di dalam mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Katakunci: Pengadilan Pajak, Ratio Decidendi, Kementerian Keuangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020.

In this thesis will discuss about "The Implications of the Constitutional Court Decision No. 10 /PUU-XVIII/2020 on the authority of the Ministry of Finance in the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court". Based on the topic of discussion, two formulations of the problem were withdrawn, namely the Ratio Decidendi Of The Constitutional Court Decision No. 10 /PUU-XVIII/ 2020 to the authority of the Ministry of Finance in the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court and the model of appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court based on the rule of law. The type of research used is doctrinal legal research, which is a study within the framework for know-how in the law, not just know-about, which is used to help the prescription to achieve a desired result. The purpose of this thesis is to find out and analyze the consideration of the Constitutional Court in the Constitutional Court Decision No.10/PUU-XVIII/2020 related to the provisions of the authority of the Ministry of Finance in the mechanism of appointing the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court and against the model of appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court based on the principle of rule of law. The results obtained show that the Constitutional Court is based on the principle of freedom of judges in giving legal considerations so that the authority of the Ministry of Finance is only administrative in the mechanism of appointing the Chairman and Vice Chairman of the Tax Court.

Keywords: Tax Court, Ratio Decidendi, Ministry of Finance, Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVIII/2020.

---

Ketersediaan

031811133049

5923

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5923

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar