Karya Ilmiah
SKRIPSI (5922) - Kewenangan Negara Dalam Pembatasan Hak Pindah Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang memiliki Catatan Kriminal
ABSTRAK
Hak pindah kewarganegaraan merupakan bagian dari hak atas status kewarganegaraan dimana setiap orang berhak untuk memilih status kewarganegaraan. Namun ketika pemohon adalah WNI yang memiliki catatan kriminal memberikan suatu konsekuensi baru dimana negara dapat melakukan penolakan terhadap permohonan tersebut. Dari ketentuan tersebut terdapat isu mengenai hak pindah kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki catatan kriminal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum hak pindah kewarganegaraan WNI yang memiliki catatan kriminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Melalui pendekataan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan konseptuanl (concepyual approach), di dapat suatu kesimpulan terhadap permohonan pindah kewarganegaraan oleh WNI yang memiliki catatan kriminal terdapat ruang diskresi yang dimiliki pemerintah dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek hak WNI yang bersangkutan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Kata Kunci: pindah kewarganegaraan, catatan kriminal, kewenangan negara.
ABSTRACK
The right to change citizenship is part of the right to citizenship status, where everyone has the right to choose citizenship. However, when the applicant is an Indonesian citizen who has a criminal record, it provides a new consequence where the state can reject the application. From these provisions, there are issues that arise about the right to change citizenship for Indonesian citizens who have criminal records. The purpose of this study is to determine the legal certainty of the right to change citizenship for Indonesian citizens who have criminal records based on Law Number 12 of 2006. Through statutory approach and conceptual approach, conclusion can be drawn regarding applications for citizenship transfer by Indonesian citizens who have criminal records. There is discretionary space owned by the government in making decisions by considering aspects of the rights and the acts against the law.
Keywords: changing citizenship, criminal record, state authority.
031811133007 | 5922 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain