Karya Ilmiah

TESIS (4117) - Keabsahan Akta PPAT Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Harta Debitor Yang Berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

Selama PKPU debitor tidak diperbolehkan melakukan tindakan kepengurusan atau
kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pihak
pengurus PKPU, permasalahan dalam penelitian ini berkaitan tentang harta
kekayaan debitor yang sedang dalam status PKPU dapat dijadikan jaminan hak
tanggungan dan tanggung jawab PPAT dalam melakukan pembebanan harta
kekayaan debitor yang berstatus PKPU yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Bahwa harta kekayaan debitor yang berstatus PKPU dapat dijadikan
jaminan melalui hak tanggungan, selama harta kekayaan tersebut belum pernah
dijadikan jaminan utang sebelumnya. Dalam melakukan pembebanan hak
tanggungan harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak pengurus, dan
PPAT dalam hal ini membantu debitor dalam melakukan pembebanan hak
tanngungan karena itu merupakan kewenangannya, PPAT dalam melakukan
pembebanan hak tanggungan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ada terkait dengan akta yang dibuatnya, karena jika tidak maka PPAT tersebut
akan mendapatkan sanksi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak Tanggungan,
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

Ketersediaan

031924253002

4117 Kha k

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4117 Kha k

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAK TANGGUNGAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar