Karya Ilmiah

TESIS (4016) - Penegakan Hukum Atas Adanya Dugaan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif

---

Untuk mengatasi maraknya praktik politik uang yang berdampak negatif terhadap
masyarakat, negara mengeluarkan peraturan berupa pelarangan tindakan
"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih" baik
pada masa kampanye, masa tenang maupun materi lainnya "kepada pemilih baik
pada saat kampanye, masa teduh atau pada hari pemungutan suara "sebagaimana
diatur dalam ketentuan pidana Pasal 515 - 523" UU Pemilu. Proses penegakan
hukum terhadap uang para aktor politik lemah karena peserta pemilu tidak pernah
membelah diri. uang dan selalu menggunakan kader / tim sukses di
lapangan.Selain itu, ketentuan kriminalisasi politik uang dibatasi pada waktu
hanya pada saat teduh. Dalam proses penegakan hukum kejahatan pemilu
seringkali tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena kurangnya bukti
untuk proses penyidikan di kepolisian. Beranjak dari hipotesis tentang dampak
dampak negatif uang poli Tika dan lemahnya penegakan hukum atas kejahatan
politik uang, maka dalam penelitian ini ingin dicarikan solusi dari masalah
sulitnya penegakan hukum atas dugaan kejahatan politik uang. Berdasarkan latar
belakang permasalahan di atas, maka permasalahan hukum penelitian ini adalah
rekonstruksi penegakan hukum politik uang di Indonesia. Untuk menjawab
permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya
adalah dalam pemberantasan tindak pidana pemilu, pemerintah membentuk Pusat
Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). GAKKUMDU memiliki peran
penting dalam penanganan pidana pemilu. GAKKUMDU bermaksud untuk
menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana Pemilu oleh BAWASLU,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
BAWASLU tidak hanya sebatas melakukan pengawasan pemilu, tetapi juga
menjadi penegak hukum dibantu oleh Polri. Sedangkan Kejaksaan merupakan
penuntut umum yang dapat menentukan terkait kelanjutan suatu perkara hingga
menghadapi persidangan. Dalam penegakan kejahatan politik uang lebih mudah
dibuktikan mens rea jika diawali dengan operasi tangkap tangan.

Kata kunci: penegakan hukum, politik uang, pemilihan legislatif

---

Ketersediaan

031714153044

4016 Kur p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4016 Kur p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

POLITIK UANG

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar