Karya Ilmiah

TESIS (4002) - Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan Di Indonesia

---

Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan
sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) menimbulkan kerugian, yakni menurunnya perekonomian Indonesia,
masyarakat terinfeksi dan angka kematian semakin meningkat. Untuk itu,
pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan keuangan dan upaya pencegahan
penyebaran virus. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, terdapat kritik oleh
masyarakat namun adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan
koruptif pejabat negara melalui penyelewengan dana bantual sosial Covid-19.
Sikap tersebut merupakan karakteristik dari otoritarianisme pada masa darurat
kesehatan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut, yakni pertama: Apa konsep, teori dan hukum
terkait ketatanegaraan Otoritarianisme?. Kedua: Bagaimana demokrasi
konstitusional Indonesia dapat mencegah lahirnya ketatanegaraan Otoritarianisme,
termasuk dalam masa darurat kesehatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan
undang-undang (statute approach) yakni menelaah semua undang-undang terkait
dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan konseptual (conceptual approach)
yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum, serta pendekatan interdisipliner, yakni menggunakan studi
sosio-legal untuk mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar
hukum (legal reasoning) dengan pendekatan non-hukum, baik yang terkait dengan
sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum, politik hukum, atau sejumlah
pendekatan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Dari hasil penelitian
tesis ini diketahui bahwa menguatnya rezim otoritarianisme akibat munculnya
pandemi virus Covid-19, hal ini berupa dugaan intimidasi dan serangan digital
terhadap masyarakat yang melakukan kritik, sikap tidak konsisten pemerintah
dalam memberikan himbauan dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan
kepentingan umum seperti new normal, serta penyalahgunaan wewenang berupa
tindakan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Dengan mendorong politik hukum
berbasis hak asasi manusia yakni memberikan kebebasan warga negara untuk
berekpresi, mengeluarkan pendapat, terutama mengenai upaya penanganan virus
Covid-19 sesuai amanat UUD NRI 1945 dan Undang-undang RI Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Mendorong mekanisme pertanggungjawaban
hukum seperti menindak tegas tindakan koruptif pejabat negara dalam upaya
menangani virus Covid-19 supaya terciptanya perlindungan hak warga negara
untuk mendapat jaminan kesejahteraan.

Kata Kunci : Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
kebebasan berekpresi dan tindakan koruptif pejabat negara, Otoritarianisme.

---

Ketersediaan

031914153072

4001 Ram p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4001 Ram p

Penerbit

Surabaya : Fakulas hukum Unair., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KETATANEGARAAN OTORITARIANISME

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar