Karya Ilmiah
SKRIPSI (5757) - Perwujudan Instrumen Kontraktual Perum Bulog Dan PG BUMN Dalam melaksanakan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Penyedia Gula Dalam Negeri
Rapat koordinasi terbatas penyedia gula dalam negeri memicu
dikeluarkannya surat edaran menteri BUMN. Surat edaran menteri BUMN tersebut
mempengaruhi perum BULOG dan PG BUMN dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Surat edaran menteri tersebut memerintahkan perum Bulog untuk
membeli gula PG BUMN, namun perum Bulog tidak dapat melaksanakan surat
edaran menteri tersebut. Akibat dari tindakan perumBulog, PG BUMN mengalami
kerugian. Prinsip Good Corporate Governance dapat dijadikan acuan dalam
menilai kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
keabsahan perjanjian yang timbul dari adanya surat edaran menteri BUMN, serta
tanggung gugat perum Bulog terhadap PG BUMN dalam menjalankan perjanjian.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya paksaan dalam
permbentukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah. Prinsip Good
Corporate Governance dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja suatu
perusahaan. Tanggung gugat perum bulog dalam hal tidak dapat memenuhi isi dari
perjanjian adalah tanggung gugat wanprestasi. Perum Bulog dapat mendalilkan
tangkisan force majure berdasarkan isi perjanjian antara perum Bulog dan PG
BUMN.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Keabsahan perjanjian, Surat
Edaran Menteri, Tanggung Gugat.
031511133130 | 5757 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain