Karya Ilmiah
SKRIPSI (5555) - Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu
dijaga kelestariannya agar dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara
berkesinambungan. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu
karena praktek perdagangan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam
modus. peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya
penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Terlebih
lagi, pelaku pada kejahatan ini memiliki jaringan nasional dan internasional.
Regulasi terkait perdagangan satwa dilindungi yakni Undang-Undang Konservasi
Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya nampakanya tidak mengakomodasi
subjek pelaku korporasi dan masih belum memberikan efek jera. Lembaga
penegak hukum perlu mengggunakan berbagai peraturan yang ada salah satunya
menggunakan instrumen pencucian uang dengan konsisten.
Penelitian hukum ini membahas perdagangan satwa yang dilindungi
sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan
pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi berimplikasi
tindak pidana pencucian uang dengan metode pendekatan perundang-undangan
(state approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan
pembahasan dapat diketahui bahwa beberapa praktek perdagangan satwa
dilindungi sulit terdeteksi , salah satunya karena hasil tindak pidana telah masuk
pada legal market. Hal ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum untuk
menjerat subjek pelaku yang memproses pencucian uang di dalamnya.
Pertanggungjawaban pelaku dalam perdagangan satwa liar dilidungi dapat
menggunakan regulasi hukum yang ada pada Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber
Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memenuhi syarat sebagai tindak
pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku
perdagangan satwa liar dilindungi dapat berimplikasi pada tindak pidana
pencucian uang, sehingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen hukum untuk
memberantas kejahatan ini. Saran dari hasil penelitian ini adalah seyogyanya
pemerintah senantiasa mengawasi kegiatan yang berkaitan perdagangan satwa liar
dilindungi, memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga
keseimbangan ekosistem dan membuat regulasi tentang korporasi di dalam
perdagangan satwa liar dilindungi.
Kata Kunci : perdagangan satwa liar dilindungi, konservasi, pencucian uang
031611133166 | 5555 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain