Karya Ilmiah
TESIS (3819) - Benturan Hak Kreditur Pemegang Gadai Dengan Hak Negara Berupa Piutang Pajak (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia)
Penelitian tesis ini berawal dari kasus aktual yang terjadi pada Bank BRI Mulyosari pada akhir
desember 2017, bahwa terdapat dugaan korupsi pengajuan kredit fiktif oleh PDPS (Perusahaan
Daerah Pasar Surya) melalui BRI cabang Mulyosari sebesar Rp. 13,4 Milyar dengan jaminan
cash collateral (agunan kas), dalam perjalanan kreditnya terdapat intervensi dari dirjen pajak,
bahwa jaminan cash collateral yang berupa agunan kas tidak dapat dicairkan dikarenakan
diblokir oleh dirjen pajak karena adanya utang pajak yang belum dibayar. Permasalahan muncul
ketika jaminan agunan kas tidak bisa dicairkan untuk melunasi kredit bank, disebabkan adanya
utang pajak.Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach,) pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan studi kasus (case law Study).Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa
berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya Pasal 1137 BW dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa negara mempunyai hak didahulukan
terhadap piutang pajak kreditor atas objek jaminan berupa agunan kas (Cash Collateral). Untuk
mencegah terjadinya kredit macet terhadap pinjaman cash collateral tersebut, bank perlu
melakukan tindakan / upaya preventifsupaya tidak terjadi kerugian dikemudian hari, diantaranya
pada tahap pre screening proses pemberian kredit, bank wajib melakukan verifikasi pengecekan
calon debitor apakah memiliki tunggakan pajak atau tidak
Kata kunci : Cash collateral, Gadai, Utang Pajak.
031624253074 | 3819 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain