Karya Ilmiah
DISERTASI (288) - Sinkronisasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Untuk Mencegah Kerugian Negara
Insinkronisasi regulasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berdampak
pada ketidakpastian hukum karena di satu sisi pihak penyedia dan pemerintah terikat
dalam perjanjian yang merupakan ranah hukum privat namun di sisi lainnya
terdapat aspek hukum publik karena pengadaan barang/jasa pemerintah
menggunakan anggaran negara/daerah. Salah satu contoh apabila pekerjaan tidak
diselesaikan sesuai waktu pada kontrak. Penelitian ini mengkaji tentang (a)
karakteristik kontrak pengadaan jasa konstruksi terhadap pekerjaan tidak dapat
diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak; (b)
Pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan kontrak konstruksi dan (c) risiko
yang timbul akibat insinkronisasi regulasi apabila kelanjutan penganggaran hingga
menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat
eksploratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep,
pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan studi kasus terhadap putusan
pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) Karateristik kontrak jasa konstruksi
pengadaan jasa pemerintah adalah campuran kontrak berdimensi publik dan
privat, termasuk apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan di dalam dokumen kontrak yang merupakan ranah hukum privat, namun
apabila hal tersebut mengakibatkan kerugian negara maka hal tersebut merupakan
ranah hukum publik; (b) Akibat insinkronisasi regulasi pengadaan barang/jasa
terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi bagi pengguna jasa maupun
penyedia jasa terhadap kelanjutan penganggaran hingga menyelesaikan pekerjaan
yang melampaui tahun anggaran adalah ketidakpastian hukum dalam
penyelengaraan pekerjaan konstruksi sehingga mengambat pembangunan nasional
untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan
daerah.
Kata kunci: sinkronisasi regulasi, keuangan negara, kontrak konstruksi, pengadaan
barang/jasa pemerintah
031517017312 | 288 | Ruang Disertasi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain