Karya Ilmiah

TESIS (3479) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan

---

Pertambangan dengan lingkungan hidup pada dasarnya ada keterkaitan
erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana melalui
pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup
berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat.
Namun seringkali kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan seringkali
merugikan masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal.
Selanjutnya, menghubungkannya dengan penerapan dalam pertanggungjawaban
pidana korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-
undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan

hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
Hasil dari penelitian ini menunjukan:
1. Tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai sanksi tindak pidana
pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan diklarifikasinya
perbuatan kerusakan lingkungan kedalam tindak pidana maka pihak
penegaak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas tindak tidana yang menyebabkan kerusakan
lingkungan.
2. Pertanggungjawaban pidana, UU Minerba mengakui tidak hanya orang
perorangan sebagai subjek delik, tetapi juga korporasi. Dalam hal tindak
pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan
hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberataan ditambah 1/3
(satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang
dijatuhkan. Selain itu, undang-undang tersebut juga menganut sistem
pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, karena tidak ada
pengaturan dan penyebutan secara jelas penyimpangan dari asas tersebut.

---

Ketersediaan

031614153026

3479

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3479

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PIDANA KORPORASI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar