Karya Ilmiah
TESIS (3459) - Nominee dalam Saham Terkait Kebijakan Pengampunan Pajak
Judul Tesis ini NOMINEE DALAM SAHAM TERKAIT KEBIJAKAN
PENGAMPUNAN PAJAK yang diteliti melalui penelitian yuridis normatif fokus masalah
yang diteliti adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) hal itu dan mengetahui hubungan antara
peraturan dengan kenyataan pada lapangan.
Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan negara. Salah satu objek pengampunan pajak adalah saham hal ini tercantum
dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Pengampunan
Pajak secara eksplisit membolehkan adanya perjanjian yang mengandung sifat nominee
dalam rangka pengampunan pajak. Hal ini tercermin dalam Pasal tersebut.
Masalah muncul bila pelaksanaan balik nama harta berupa saham baik dari dalam
negeri maupun luar negeri belum dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017. Hal ini
berarti nominee dari saham tersebut belum juga membalik nama ke atas nama wajib pajak
yang mengampunkan pajak atas obyek tersebut. Sehingga kondisi penguasaan saham tetaplah
menjadi milik nominee. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Penegakkan hukum terhadap harta berupa saham yang belum dibalik nama itu adalah
: Pemberian kesempatan bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama atas nominee
saham yang dimilikinya dengan membayar pajak penghasilan dan penerapan sanksi
perpajakan atau batal demi hukum perjanjian nominee yang dibuat oleh wajib pajak.
031614253067 | 3459 Wij n | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain