Karya Ilmiah
TESIS (3427) - Putusan Hakim yang Tidak Mensubsiderkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis yuridis putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2699 /PID.B / 2004 / PN . SBY Tanggal 27 APRIL 2005)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan
peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantara perubahan tersebut yaitu
pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti.
Salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pembayaran uang pengganti
disebabkan oleh kualitas dari putusan hakim yang tidak jelas. Misalnya di dalam
amar putusan, pembayaran uang pengganti tidak disebutkan secara jelas lamanya
pidana penjara sebagai subsider apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti
dalam jangka waktu yang telah ditentukan (vide Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 2699 / PID.B / 2004 / PN.SBY Tanggal 27 April 2005). Tujuan
penelitian adalah untuk menganalisa ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 2699 / PID.B / 2004 / PN.SBY Tanggal 27 April 2005 serta
akibat hukumnya. Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2699 / PID.B / 2004 / PN.SBY Tanggal 27 April 2005 hanya menyatakan bahwa
oleh karena telah terbukti pula bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan
kerugian negara yakni PT. Pelindo III maka para terdakwa harus dibebani juga
untuk membayar uang pengganti sesuai yang telah dinikmati tersebut dan harus
dibayar secara tanggung renteng oleh terdakwa. Untuk mencapai tujuan
pemidanaan, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2699 / PID.B /
2004 / PN.SBY Tanggal 27 APRIL 2005 atas nama SAMIRAN HALIM dan
INDRO MULYONO) yang amar putusannya mengenai pidana pembayaran uang
pengganti yang tidak disubsiderkan dengan pidana perampasan kemerdekaan
maka jaksa dapat melakukan upaya gugat perdata kepada terpidana SAMIRAN
HALIM dan INDRO MULYONO atas dasar perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: Korupsi, Ratio Decidendi, Uang Pengganti, Putusan
031224153089 | 3427 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain