Karya Ilmiah

TESIS (3210) - Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Multinational Corporations Di Indonesia

---

Maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh
multinational corporations (MNCs) nampaknya sudah berada dalam titik nadhir
yang menghawatirkan. Dominasi politik global dan kekuatan modal yang
dimilikinya, membuat MNCs hadir sebagai kekuatan ekonomi penting yang
menggerakkan ekonomi global. Namun bagi negara-negara berkembang,
kehadiran MNCs disamping mendatangkan berkah, juga rentan berpotensi
menimbulkan sederet pelanggaran HAM. Bahkan MNCs secara cukup canggih
selalu memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada khususnya di negara
berkembang untuk kepentingan operasi bisnisnya. Menyikapi hal ini, John Ruggie
mencoba mencari harmonisasi antara prinsip-prinsip HAM dengan agenda bisnis
yang seringkali bertolak belakang. Untuk itu dalam The United Nation Guiding
Principle on Business and Human Rights atau disingkat UNGPs menyebutkan
terdapat tiga pilar diantaranya kewajiban negara untuk melindungi,
tanggungjawab perusahaan untuk menghormati, dan memperluas akses pemulihan
yang efektif. Dengan demikian perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban
ketika aktivitas bisnisnya menyebabkan pelanggaran HAM. Secara mendasar
konsep umum HAM tidak hanya sebatas merujuk pada perlindungan. Konsep
HAM juga harus merujuk pada pemulihan bagi korban yang hak-haknya telah
dilanggar, untuk itu UNGPs dalam salah satu pilarnya menyebutkan harus adanya
akses pemulihan yang efektif. Untuk dapat mewujudkan hal ini UNGPs telah
mengatur beberapa mekanisme yang dapat diakses masyarakat korban agar dapat
mengakses pemulihan yang efektif, diantaranya pertama, Mekanisme berbasis
non-negara atau mekanisme internal. Kedua, mekanisme peradilan berbasis
Negara, dan ketiga, mekanisme non-yudisial berbasis Negara. OECD Guidelines
merupakan salah satu mekanisme berbasis non negara yang dapat diakses oleh
masyarakat korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif. Gencarnya
agenda neoliberal menjadi tantangan tersendiri dari mekanisme ini untuk dapat
bekerja secara efektif. Guna memperdalam persoalan ini, penulis mencoba
memperkaya dengan menggunakan perspektif ekonomi-politik sembari tetap
berpegang teguh terhadap sifat normatif dalam penelitian hukum.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Multinational Corporations,

Pemulihan

---

Ketersediaan

031524153004

3210

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3210

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAK AZASI MANUSIA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar