Karya Ilmiah

TESIS (3188) - Tanggung Jawab Desa Ketika Terjadi Kepailitan Badan Usaha Milik Desa

---

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum
yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan
BUM Desa serta terkait dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk kemudian
dihubungkan dengan tanggung jawab kepala desa.
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
Pertama, BUM Desa merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun
dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha yang berbadan
Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UU Kepalitian dan PKPU) dengan ketentuan bahwa BUM Desa tersebut
telah ditingkatkan menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum dan memenuhi
syarat pengajuan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Adapun proses kepailitan BUM Desa terdiri atas Tahap pra persidangan, Tahap
proses persidangan, dan Tahap Pasca Persidangan.

Kata Kunci: BUM Desa, Kepailitan, Subyek Hukum, Tanggung Jawab

Kepala Desa

---

Ketersediaan

031414253098

3188 Sul t

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3188 Sul t

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM KEPAILITAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar