Karya Ilmiah
TESIS (3120) - Kekuasaan Presiden di Saat Negara Dalam Keadaan Bahaya
Pada saat negara dalam keadaan bahaya, Presiden dimungkinkan
menyelenggarakan pemerintahan negara berdasar kekuasaan diskresi yang
dimiliki dengan pertimbangan bahaya yang mengancam (dangerous threat),
kebutuhan tindakan yang masuk akal (reasonable necessity), dan kemendesakan
waktu (limited time) yang sedang berlangsung. Namun demikian, sifat tindakan
Presiden yang cukup luas untuk alasan penyelamatan negara pada tataran tertentu
akan berkaitan dengan permasalahan bentuk dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan kekuasaan Presiden sebagai manifestasi dari paham negara
hukum yang dianut Indonesia. Untuk itu lah mencermati permasalahan bentuk
kekuasaan Presiden serta Pertanggungjawaban kekuasaan presiden di saat negara
dalam kondisi bahaya menemukan urgensinya untuk diangkat dalam Penelitian ini
yang sekaligus menjadi tujuan penelitian ini. Dengan Pendekatan perundang-
undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual, Penelitian ini
menganalisa bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum
dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan kekuasaan diskresi Presiden dapat dimintakan
pertanggungjawaban jika perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan
kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang. Keleluasaan-keleluasaan yang
dimiliki oleh presiden dalam konteks pelaksanaan negara dalam keadaan bahaya
tidak serta merta menghilangkan kewajiban bertanggungjawab.
Kata-kata kunci: Kekuasaan Diskresi Presiden, negara dalam keadaan bahaya,
pertanggungjawaban kekuasaan presiden
031214153028 | 3120 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain