Karya Ilmiah

TESIS (3063) - Hak Terdakwa Atau Penuntut Umum Mengajukan Alat Bukti Kembali Dalam Upaya Hukum Banding

---

melaksanakannya Hukum Acara Pidana
harus bersifat formil, resmi, strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi
dan bersifat imperatif (memaksa). Konsekuensi dari sifat Hukum Acara
Pidana tersebut maka pengaturannya seharusnya juga bersifat yang sama
sehingga dapat terjaminnya prosedur yang secara pasti dan tidak memihak.
KUHAP tidaklah mengatur secara tegas perihal pengajuan alat bukti
kembali di tingkat banding, sehingga pengajuan kembali atas alat bukti di
pemeriksaan banding adalah sangat logis mengingat memiliki peran besar
dalam pengungkapan fakta-fakta di tingkat Judex Factie sehingga dapat
diperoleh kebenaran materiil. Pengajuan kembali atas alat bukti ini tidak
hanya menyangkut pada alat bukti yang pernah diajukan namun juga
mencakup alat bukti yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan di
Pengadilan Negeri adapun peluang yang dapat digunakan oleh Terdakwa atau
Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti kembali di tingkat banding
adalah :

1. Mendengar Langsung Pihak Yang Dianggap Perlu (Pasal 238
ayat (4) KUHAP)
2. Pemeriksaan Tambahan (Pasal 240 ayat (1) KUHAP)

Kata Kunci : Upaya Hukum Banding, Judex Factie, Alat Bukti
IR -

---

Ketersediaan

031514153040

3063

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3063

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM ACARA PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar