Karya Ilmiah
TESIS (2925) - Perilindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Tanah Yang Berada di Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 16/G/2013/PTUN.TPI)
Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta
pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih
antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provinsi Kepulauan Riau telah
diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan yang menurut
Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang diterbitkan Menteri Kehutanan (sekarang
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tanah-tanah yang didaftarkan
tersebut berada di kawasan hutan. Salah satu contohnya hak atas tanah yang
berada di kawasan hutan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tesis ini akan membahas seputar
keabsahan hak atas tanah yang berada di kawasan hutan dan instrumen-instrumen
hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah
yang berada di kawasan hutan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.
45/PUU-IX/2011 dan No. 34/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menjadi tonggak supaya penentuan
kawasan hutan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus memperhatikan
hak-hak pihak ketiga.
031424253066 | 2925 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain