Karya Ilmiah

TESIS (2830) - Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Setelah Adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto)

---

Tanah merupakan elemen penting yang ada dalam kehidupan. Fungsi dan
manfaat yang terkandung memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Pada saat ini
kebutuhan akan tanah sangatlah tinggi terutama di daerah kota besar. Hal tesebut
dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Selain itu karena populasi
yang ada di kota besar yang tinggi, kemacetan pun seolah menjadi hal yang biasa di
kota-kota besar. Maka tidak jarang pula pada saat ini masyarakat memilih untuk
membeli tanah dan untuk tempat tinggal di kawasan sekitar kota-kota besar. Sehingga
pembangunan jalan tol merupakan salah satu pemecah permasalahan yang ada di
kotabesar.
Tesis ini membahas mengenai peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat
Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timurdi
dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto dan Penyelesaian
Hukum terhadap peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan
Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang mana proses
perolehan Hak Atas Tanahnya tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih
dahulu dari Bupati / Walikota di dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol
Surabaya–Mojokerto. Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum

Normatif, dengan menggunakan metode pendekatanya itu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan

pendekatan study kasus (case study). Tujuan penulisan ini adalah sebagai studi untuk
mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum peralihan Hak Atas Tanah setelah
adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi
Jawa Timurdi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto
dan Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Hukum terhadap peralihan Hak
Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari
Gubernur Provinsi Jawa Timur yang mana proses perolehan Hak Atas Tanahnya tidak
mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bupati / Walikota di dalam
Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto.
Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, di dalam
Praktek di lapangan telah banyak yang beralih kepada Pihak lain tanpa adanya
persetujuan tertulis dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota,dalam hal ini bukti Peralihan
hak yang dimiliki Pihak Lain bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Perpres 36 tahun 2005
dalam proses pelepasan Hak Atas Tanah di dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum.

---

Ketersediaan

031424253035

2830

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2830

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2830

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERTANAHAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar