Karya Ilmiah

TESIS (2486) - Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian

---

Keberadaan Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Imigrasi walaupun diakui oleh UU
No. 6 Tahun 2011, akan tetapi dalam implementasi ternyata kurang Nampak keberadaannya
disebabkan oleh terlalu dominannya peran pejabat penyidik Polri dalam penanganan suatu
perkara tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan (1)
Bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian (2)
Bagaimana pelaksanaan penyelidik dan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
Penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan
penyidikan pelanggaran undang-undang keimigrasian yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian
dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP sebagian besar pelaku pelanggaran
undang-undang keimigrasian dikenakan sangsi yang bersifat tindakan administratif. Pelaku
pelanggaran undang-undang keimigrasian yang diperiksa dan dijatuhi pidana oleh pengadilan,
jumlahnya sangat sedikit. Kendala-kendlanya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia
yang masih belum memadai koordinasi yang belum baik antara kepolisian dengan kejaksaan.
Kata Kunci : Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian

---

Ketersediaan

03122415081

2486

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2486

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar