Karya Ilmiah

TESIS (2443) - Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

---

Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Wilayah
Negara Republik Indonesia memiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan
pemerintahan terkecil yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri,
khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa inilah yang
menjadi titik tolok ukur dalam penelitian ini. Oleh karena dalam pengelolaannya seringkali
menimbulkan permasalahan hukum. Dalam penegakan hukumnya, lebih mengarah pada
penegakan hukum pidana korupsi. Untuk memahami apakah perbuatan melawan hukum
dalam pengelolaan keuangan desa termasuk tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu
untuk dipahami apa yang dimaksud dengan keuangan desa termasuk dengan keuangan

negara/daerah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan

pengumpulan bahan hukum (legal materials) melalui studi kepustakaan.
Kata kunci : Pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, korupsi penegakan hukum,

keuangan pedesaan dan keuangan negara / daerah.

---

Ketersediaan

031143003

2443

Ruang Tesis

Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-10-04)

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2443

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PIDANA KORUPSI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar