Karya Ilmiah

TESIS (2424) - Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika

---

Untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997
Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Kedua undang-undang

tersebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Ketentuan perundang-undangan ini kemudian diganti dengan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga diharapkan dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat berjalan lebih

efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran
peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
Salah satu contoh tindak pidana narkotika yang mendapat perhatian
serius adalah kasus narkotika dengan terdakwa Schapelle Leigh Corby. Namun
dalam perjalanannya, Schapelle Leigh Corby telah mengajukan grasi dan pada
hari Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22/G
Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle
Leigh Corby, warga negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana.
Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Keputusan Presiden
tersebut mendapat kritikan oleh beberapa ahli hukum dan masyarakat yang
selama ini concern terhadap pemberantasan kejahatan narkotika.
Sehingga timbul suatu pertanyaan, yaitu : Apa yang menjadi dasar
pemikiran hukum pemberian grasi terhadap terpidana narkotika, bagaimana
relevansi pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dengan penegakan

hukum. Metode pendekatan penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan

Pendekatan Kasus (Case Approach). Diperoleh analisa atas penulisan tesis ini
yaitu, Alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah faktor
kemanusiaan dan faktor keadilan. Perundang-undangan yang mengatur
mengenai grasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2002 Tentang Grasi telah memperbaharui beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Perbedaan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

---

Ketersediaan

031314153040

2424

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2424

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar