Karya Ilmiah
TESIS (2301) - Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut,
dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kewenangan
Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah.
Penelitian ini berorientasi pada upaya mengkaji bentuk pengawasan represif
berupa klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di
lingkup Kabupaten/Kota. Adapun klarifikasi merupakan wewenang Gubernur
yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, sehingga penelitian
diarahkan pada alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan
Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi dan akibat hukum bagi Gubernur,
Bupati/Walikota dan produk hukum daerah yang tidak dilakukan klarifikasi.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan penolakan terhadap produk
hukum daerah yang harus dilakukan klarifikasi meliputi ketersediaan anggaran
dan sumber daya manusia yang terbatas, jangka waktu yang dibatasi dan
keterlambatan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyampaian produk hukum
daerah kepada Gubernur. Sedangkan akibat hukum hanya dapat dikenakan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengindahkan mekanisme klarifikasi
yaitu masing-masing berupa pengambilalihan wewenang oleh Menteri Dalam
Negeri dan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari
vi
Gubernur. Khusus untuk produk hukum daerah yang tidak diajukan klarifikasi
dinyatakan tetap sah dan berlaku.
Kata Kunci : Wewenang, Pengawasan dan Otonomi Daerah.
031141076 | 2301 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain