Karya Ilmiah
TESIS (2281) - Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dampaknya
mempengaruhi masyarakat secara nasional maupun transnasional dan pemberian
efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, serta sebagai bentuk pencegahan
terjadinya tindak pidana korupsi, UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mengatur ancaman pidana minimum khusus yang berbeda-beda dan tersebar
dalam 30 (tiga puluh) pasal diantaranya minimum khusus meliputi minimum
khusus pidana penjara 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 4
(empat) tahun. Pengaturan secara tegas penjatuhan pidana minimum khusus
tersebut bertujuan untuk menghilangkan disparitas penjatuhan pidana dan untuk
mempercepat pencapaian tujuan pemidanaan, meskipun pengaturan ancaman
pidana minimum khusus tersebut bertentangan dengan ancaman pidana minimum
sebagaimana diatur dalam pasal 12 KUHP. Pengaturan sanksi pidana minimum
khusus secara tegas tersebut dalam praktek sering disimpangi dengan masih
ditemukannya beberapa putusan hakim baik pada tingkat pengadilan negeri,
pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang menjatuhkan pidana dibawah
sanksi pidana minimum khusus.
Tujuan tesis ini pada pokoknya akan menjelaskan bagaimana pengaturan
sanksi pidana minimum khusus secara keilmuan, mengapa hakim menjatuhkan
putusan dibawah minimum khusus dan apa akibat hukum jika putusan hakim
dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus.
Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah
wawasan bagi yang membacanya.
0311141047 | 2281 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain