Karya Ilmiah
TESIS (2185) - Pengagntian Obyek Hasil Lelang Dalam Pelelangan Umum
Penelitian ini memfokuskan pada penggantian obyek hasil lelang dalam
pelelangan umum, dengan permasalahan keabsahan lelang yang obyek hasil
lelang diganti dengan obyek lain dan tanggung jawab pejabat lelang yang
melakukan penggantian obyek hasil lelang.
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), conseptual approach dan pendekatan kasus (case
approach).
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, Keabsahan lelang yang obyek
hasil lelang diganti dengan obyek lain, maka lelang dinyatakan cacat hukum yakni
batal demi hukum. Lelang dilalui dalam tiga tahapan, yakni pra lelang, lelang dan
pasca lelang untuk terbitnya risalah lelang. Penggantian obyek hasil lelang yang
berarti syarat lelang berhubungan dengan pasca lelang tidak terpenuhi, namun
karena Pejabat Lelang telah menerbitkan risalah lelang, dan risalah lelang
diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka risalah lelang
tersebut harus dimohonkan pembatalan melalui mengajukan gugatan pembatalan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat lelang yang melakukan penggantian
obyek hasil lelang dapat digugat perdata atas dasar telah melakukan perbuatan
melanggar hukum yakni melakukan lelang tanpa melalui prosedur yang benar
melanggar ketentuan yang diatur dalam KepMenKeu No. 304/KMK.01/2002 Jo
PerMenKeu Nomor 93 /PMK.06/ 2010. Selain itu Pejabat Lelang juga dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana jika penggantian obyek lelang tersebut
ada unsur penipuan atau pembuatan surat keterangan palsu atau mengandung
kepalsuan atas risalah lelang tersebut.
Kata kunci : Tanggung jawab, Penggantian obyek, Pejabat lelang.
031214253025 | 2185 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain