Karya Ilmiah
TESIS (2140) - Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Tesis ini berjudul Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Tesis ini menggunakan tipe theoretical research dengan menggunakan
2 pendekatan masalah. Pendekatan masalah tersebut antara lain pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sejak berlakunya Undang-
Undang Pemerintah Daerah, daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat
untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab akan diikuti pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah
diberi kewenangan dalam pengaturan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal
2 UU BPK yaitu sebagai salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan
pemeriksa keuangan sendiri menjalankan fungsi sebagai auditor eksternal
pemerintahan yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Termasuk di dalamnya yakni keuangan daerah.
Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Pajak Daerah, Keuangan Daerah
031224153052 | 2140 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain