Karya Ilmiah

TESIS (2124) - Kewenangan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan KPK Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

---

Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan
penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penyidikan dapat

dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan ketentuan
Pasal 47 UU KPK, Penyidik KPK diberi wewenang khusus untuk melakukan penyitaan.
Apabila terjadi peralihan harta kekayaan tersangka korupsi yang dihasilkan dari perbuatan
korupsi dan dialirkan dalam perbuatan baru tindak pidana pencucian uang, maka yang
memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan adalah penyidik sebagaimana yang
dimaksud dalam KUHAP maupun Penyidik KPK. Penelitian hukum ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini
digunakan untuk mengkaji kewenangan serta tata cara penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik
KPK.

Katakunci : Penyidikan, Penyitaan, Korupsi

---

Ketersediaan

031214153071

2124

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2124

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

MONEY LAUNDERING

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar