Karya Ilmiah

TESIS (2093) - Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Indonesia

---

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat (demokratis).
Rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan wakil dan pemimpin yang
menjalankan pemerintahan. Namun, pemilihan umum juga seringkali
menimbulkan sengketa yang disebabkan oleh norma yang kabur atau norma yang
terbuka. Bahkan, kadangkala tidak terakomodasi melalui peraturan perundangundangan. Sengketa pemilu dibagi menjadi dua yaitu sengketa hasil pemilu dan
sengketa bukan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili
sengketa hasil pemilu, sedangkan untuk sengketa bukan hasil pemilu belum ada
aturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan apapun. Oleh
karena itu, melalui pendekatan asas Ius Curia Novit dan juga Argumentum a
Contrario, Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya berwenang mengadili
sengketa bukan hasil pemilu. Untuk melaksanakan ini diperlukan judicial review
atau perubahan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

---

Ketersediaan

030943068

2093

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2093

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PEMILU

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar