Karya Ilmiah

TESIS (2072) - Akibat Hukum Apabila PPAT Tidak Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan

---

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Badan Intelijen
Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Kewenangan Badan Intelijen Negara
dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Mewujudkan Keamanan, Kedaulatan dan

Keutuhan NKRI. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) bahwa kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN)
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara bantu (state
auxiliary body) yang kewenangannya diatur dalam undang-undang yakni UU No. 17 Tahun
2011 tentang Intelijen Negara (legislatively entrusted power), dan merupakan lembaga yang
berada di bawah kekuasaan eksekutif (executive branch body). Badan Intelijen Negara diatur
dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 17
Tahun 2011, BIN adalah penyelenggara intelijen negara dan berdasarkan Pasal 38 UU No. 17
Tahun 2011 berfungsi sebagai koordinator penyelenggara intelijen. Berdasarkan Pasal 26 UU
No. 17 Tahun 2011 bahwa BIN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan
Pasal 35 ayat (2), kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini menandakan
bahwa BIN adalah badan yang bertugas untuk membantu Presiden dalam bidang intelijen. (2)
Fungsi Badan intelijen negara dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu fungsi
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Sedangkan mengenai tugas BIN dibedakan
menjadi 2 yaitu BIN sebagai penyelenggara Intelijen Negara diatur dalam Pasal 29 UU No.
17 Tahun 2011, dan BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara diatur dalam
Pasal 39 UU No. 17 Tahun 2011. Begitu juga wewenang BIN dibedakan menjadi yaitu
wewenang sebagai penyelenggara Intelijen Negara diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU
No. 17 Tahun 2011, dan BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara diatur
dalam Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2011. Di samping itu, BIN juga memiliki wewenang yang
bersifat khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2011 yakni
penyadapan, penelusuran rekening, serta wewenang untuk melakukan penggalian informasi.
Penelitian ini merekomendasikan untuk (1) BIN diatur dalam UUD 1945, supaya
secara kelembagaan lebih kuat dan adanya jaminan konstitusional, (2) Mengenai kewenangan
BIN dalam melakukan penyadapan, seharusnya dibentuk undang-undang khusus yang
mengatur syarat-syarat dan batasannya sehingga adanya jaminan perlindungan terhadap hak
asasi manusia.
Kata Kunci : Lembaga Negara Bantu, Penyelenggara Intelijen, Fungsi Koordinasi

---

Ketersediaan

031214253142

2072

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2072

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM TATA NEGARA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar