Karya Ilmiah

TESIS (1995) - Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Atas Lahan Pemakaman Bukan Umum Untuk Kepentingan Perlebaran Jalan

---

Pertambahan jumlah penduduk merupakan perkembangan pertumbuhan
bangsa dalam suatu Negara, yang akan membawa perubahan dan perkembangan
dalam berbagai aspek, mulai aspek sosial, budaya, ekonomi, sampai pada
perubahan dan perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat hendaknya
diikuti dengan perkembangan hukumnya, agar senantiasa, dapat mampu
mendukung dan mengikuti dinamika masyarakat akibat adanya pembangunan,
serta sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat masa kini
dan masa mendatang. Tanah merupakan benda yang sangat berharga dalam
kehidupan manusia, tanah merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang
kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga konsep hak
kepemilikanpun diatur dalam suatu Negara, kebutuhan akan tanah tersebutpun
mengakibatkan terjadinya penggusuran terhadap kepemilikan atas tanah makam,
baik itu bagi tanah yang berada di tempat pemakaman umum ataupun yang bukan
umum. Kegiatan untuk menyediakan tanah tersebut yang di lakukan instansi
pemerintah tersebut dengan cara Pengadaan Tanah.
Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai tanah makam
bukan umum dapat dijadikan sebagai objek pengadaan tanah dan upaya hukum
yang dapat dilakukan pihak yang berhak terhadap objek pengadaan tanah yang
merasa dirugikan. Untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut, metode
pendekatan yang digunakan adalah statue approach dan conseptual approach.
Dengan pendekatan tersebut, peraturan-peraturan dicari relevansinya dengan
permasalahan yang dibahas, apabila dalam peraturan-peraturan tersebut tidak
diatur, maka dianalisa berdasarkan pandangan-pandangan yang berkembang
dalam ilmu hukum.
Berdasarkan metode tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah
makam yang menjadi obyek pengadaan tanah tersebut dapat di ambil alih
kepemilikanya oleh instansi pemerintah dengan memberikan ganti kerugian yang
layak dan adil sebagaimana yang telah ditentukan oleh jalur musyawarah, dan
apabila melalui jalur musyawarah tidak mencapai suatu mufakat, pihak yang
berhak atas objek pengadaan tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan besar ganti kerugian yang layak
dan adil bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan Pengadaan Tanah bagi

---

Ketersediaan

031142208

1995

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1995

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair.,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM AGRARIA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar