Karya Ilmiah
TESIS (1688) - Tindak Pidana Money Politics Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara)
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan sarana
kedaulatan politik masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang aspiratif,
komunikatif dan legitimatame, ini merupakan damapak dari agenda reformasi
bahwa hak politik masyarakat tidak lagi terpasung pada politisi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi proses Pemilukada sering berdampak
pada perbuatan tindak pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun
pidanan, semisal money politics, hanya ini menunjukan bahwa ekpektasi
masyarakat pada pemilukada begitu tinggi akan tetapi sering dibarengi dengan
jual beli suara
Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah
tindakan pemohon mengajukan tindak pidana money politics ke Mahkamah
Konstitusi sudah tepat berdasarkan kebijakan hukum pidana, dan apa saja yang
menjadi pertimbangan hakim (ratio decidendi) hakim Mahkamah Konstitusi
sehubungan dengan Pemilukada Kab. Konawe Utara
Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan
penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemohon dalam
mengajukan tindak pidana Money Politics ke Mahkamah Konstitusi tidak tepat
sebab itu berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah, oleh karena hal
tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 82 ayat (2) dimana sanksi yang diberikan
hanya sebatas pembatalan pasang calon kepala daerah, dengan pengertian
pembatalan calon tersebut yang dilakukan oleh DPRD merupakan perbuatan
administrative dan bukan merupakan sanksi pidana pada umumnya dan
pertimbangan hakim mahkamah konstitusi nampak jelas bahwa hasil pemilukada
kab. konawe utara sarat dengan pelanggaran administrasi dan tindak pidana money
politics.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Money Politics,
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
031043098 | 1688 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain