Karya Ilmiah

TESIS (1681) - Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran

---

Sabri Guntur, SH (031043109) “Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk
Terhadap Kabupaten Pemekaran”. Dibawa bimbingan Bapak Dr. Sukardi,
SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Radian Salman, SH., MH selaku
pembimbing II.
Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui apa rasio legis
pemberlakuan peraturan daerah kabupaten induk terhadap kabupaten pemekaran
dan apa implikasi keberlakuan peraturan daerah kabupaten induk terhadap
kabupaten pemekaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsi pemikiran bagi pemerintah daerah pada umumnya dan pembentuk
peraturan perundang-undangan pusat dan daerah pada khususnya.
Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) serta mengacu pada bahan-bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inpentarisasi
hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan peraturan
daerah kabupaten induk terhadap kabupaten pemekaran, sebagaimana fakta
hukum yang disajikan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan
Kabupaten Konawe Utara) terdapat rasio legis atau/alasan mengapa di
berlakukannya peraturan daerah kabupaten konawe bagi kabupaten konawe utara,
disebabkan dari empat unsur, yaitu (1) unsur kondisi wilayah, bahwa wilayah
kabupaten konawe utara masih merupakan satukesatuan bentuk dan keadaan
dataran tanah yang pernah dikuasai dan dikelola oleh daerah induk (kabupaten
konawe), (2) unsur anggaran, yaitu untuk mengelola pendapatan asli daerah yang
berupa APBD dan mempercepat pengelolaan sumber pendapatan dan pembiayaan
daerah, (3) sumber daya manusia, yaitu keterbatasan legislator dan kemampuan
dalam pembentukan peraturan daerah (legal draffting), dan (4) untuk mencegah
agar tidak terjadi kekosongan hukum pada daerah kabupaten pemekaran,
khususnya pada kabupaten konawe utara dan menunjukkan pula bahwa segala
tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten konawe utara
(kabupaten pemekaran) dalam menjalankan sistem pemerintaahannya yang
berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten konawe (kabupaten induk)

merupkan tindakan yang legal (sah), oleh karena dilandasi Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara

Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata Kunci : Rasioa Legis, Peraturan Daerah, Kabupaten Induk.

---

Ketersediaan

031043109

1681

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1681

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar