Karya Ilmiah
TESIS (1290) - Akibat Hukum Perkawinan Yang Terlambat Disahkan (Analisis Terhadap Akta Pemisahan Harta Kekayaan No. 04/KOMP/2010/PA.Sby)
Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan,
dapat membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian perkawinan pisah harta
ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai
pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan pisah harta
yang dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan.
Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah apakah dimungkinkan
pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah
konsekuensi dari perjanjian perkawinan pisah harta yang tidak didaftarkan pada
pegawai pencatat perkawinan.
Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan
pisah harta antara suami isteri dibuat dengan tujuan untuk dimanifestasikan jika
dalam klausula perjanjian menentukan pembagian harta masing-masing pihak dan
untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan
pailit. Sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan pisah harta yang tidak
dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan, bagi suami isteri dan
pihak ketiga, yaitu perjanjian perkawinan pisah harta tersebut tetap sah dan pihak
ketiga tetap harus mengakui adanya perjanjian perkawinan, kecuali apabila pihak
ketiga tidak mengetahui kalau perjanjian perkawinan pisah harta tersebut belum
didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap tidak terjadi perjanjian kawin
pisah harta.
030810622 | 1290 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain