Karya Ilmiah

TESIS (1182) - Kedudukan Objek Hak Tanggungan Apabila Terjadi Peralihan Piutang Karena Sekuritisasi Asset

---

Krisis ekonomi membawa dampak yang sangat berat bagi sektor
perumahan (property). Pembiayaan sektor perumahan saat ini masih bergantung
pada sumber pembiayaan jangka pendek, sehingga mengakibatkan tingginya
tingkat bunga pasar KPR yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat
kemampuan masyarakat untuk membeli rumah yang layak dan terjangkau.
Sedangkan bagi bank dengan kondisinya yang rentan saat ini, pembiayaan jangka
pendek menimbulkan mismatch yang pada akhirnya likuiditas bank semakin
terpuruk. Guna mengatasi problematika tersebut, saat ini dalam praktek telah
dikembangkan suatu lembaga pembiayaan baru yang diadopsi dari Common Law
System, yaitu Secondary Mortage Facility (SMF). Secondary Mortage Facility
(SMF) mempertemukan dua kepentingan, yakni disatu sisi perbankan mebutuhkan
cash flow berupa dana jangka panjang untuk membiayai KPR. Dengan kehadiran
lembaga SMF ini memudahkan pihak perbankan untuk mebiayai sektor property.
Pemerintah melihat kondisi yang ada, menyikapi lembaga SMF ini melalui
penerbitan SK Menkeu RI No. 132/KMK.014/1998 tanggal 27 Februari 1998
tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Skunder Perumahan.
Ada kekhususan dari transaksi SMF karena ada peralihan piutang dari
bank ke perusahaan Secondary Mortgage Facility. Adanya pengalihan piutang
dari bank KPR selaku kreditor semula kepada Perusahaan SMF selaku kreditor
baru tidak diberitahukan kepada debitor KPR. Pengalihannya tidak dalam arti
sebenarnya karena debitor KPR tidak tahu dan ini membawa konsekuensi
Perusahaan SMF (SPC) tidak dapat menagih piutang pada Debitor KPR. Dari sisi
Hak tanggungan, ketentuan pengalihan piutang yang dijamindengan Hak
Tanggungan ini terkait dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU No. 4/1996 yang
menetapkan: Jika piutang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena Cessie,
Subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain. Maka Hak Tanggungan itu ikut
beralih karena hukum kepada yang baru. Oleh karena itu dibutuhkan perumusan
kebijakan yang menindaklanjuti adanya Secondary Mortage Facility ini.

---

Ketersediaan

030810201

1182

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1182

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2010

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAK TANGGUNGAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar