Karya Ilmiah
TESIS (2650) - Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Pemungutan Pajak Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Developer Dengan Konsumen
Perkembangan sistem Pre Project Selling di bidang properti semakin
meningkat. Dalam sistem tersebut developer dalam memasarkan produknya hanya
menawarkan denah atau gambar saja kepada calon konsumen sedangkan fisiknya
belum ada. PPJB sering digunakan developer sebagai perjanjian pendahuluannya
yang mengikat kedua belah pihak, sebelum terlaksananya penandatanganan AJB
di hadapan PPAT. Diperlukan waktu yang lama sejak ditandatanganinya PPJB
hingga dapat terlaksananya jual beli dihadapan PPAT dan yang sering terjadi di
dalam masyarakat dalam kurun waktu tersebut, konsumen akan mengalihkan
kepada pihak ketiga. Pemungutan pajak pada pengalihan hak atas tanah dan
bangunan kepada pihak ketiga tidak diatur secara tegas dalam PPJB. Tesis ini
berfokus pada pengaturan pemungutan pajak pengalihan tersebut serta akibat
hukumnya. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan
dua jenis pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan
konseptual.
Konsumen atau pembeli wajib membayar segala pajak akibat dari
pengalihan kepada pihak ketiga tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan secara
teori maupun praktek mengenai penerapan pajaknya. Jika secara teori penjual
wajib membayar PPhnya, pembeli menanggung BPHTB dan PPhnya selaku
penjual dan pihak ketiga dikenakan BPHTB selaku pembeli, sedangkan secara
praktek tidak demikian.
PPJB adalah bentuk pendahuluan dari perbuatan hukum pemindahan hak.
Perbuatan hukum ini juga menimbulkan akibat hukum dibidang perpajakan jika
pemungutan pajak pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak
ketiga tersebut melanggar prinsip-prinsip pemungutan pajak. Karena banyaknya
terjadi penyelewengan pajak menggunakan sistem ini, maka akibat hukumnya
adalah ditagihkan kurang bayar SSP dan/atau BPHTB, atau dikenakan sanksi
denda atau sanksi pidana jika terdapat indikasi pelanggaran ketentuan pidana
dalam peraturan perpajakan.
031314253065 | 2650 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain