SKRIPSI (4578) - Pengelolaan Piutang BUMN Persero Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

SKRIPSI (4578) - Pengelolaan Piutang BUMN Persero Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Zainatul Ilmiyah - Nama Orang; Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,MH - Nama Orang;

ABSTRAK

BUMN Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berwenang mengelola piutang BUMN Persero yang mengalami macet, berdasarkan Undnag-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pada Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada BUMN Persero untuk mengelola piutang macet berdasarkan ketentuan di dalam Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bahwa piutang BUMN Persero adalah termasuk dalam ruang lingkup piutang negara. Sedangkan di dalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kedudukan piutang BUMN Persero yang tidak lagi menjadi bagian dari piutang negara. Berdasarkan asas peraturan peraturan perundang-undangan lex speciali derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori, maka PUPN tidak lagi mempunyai kewenangan mengurus piutang macet BUMN Persero. Mekanisme Pengurusan Piutang BUMN Persero sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ketersediaan

031011186 4478 Ruang Skripsi Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4478
Penerbit: Surabaya : Universitas Airlangga., 2014
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar