Karya Ilmiah

TESIS (2603) - Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tukar Guling (Ruislag) Tanah

---

ABSTRAK

Perolehan atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya
dengan cara tukar menukar/Ruislag atas tanah. Prinsip utama dari penukaran ini
adalah bahwa pemerintah memandang lahan/bangunan tersebut sudah tidak pada
tempatnya ataupun kawasan tersebut sudah tidak cocok lagi dalam pengembangan
kebutuhan tersebut. Masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut
diserahkannya hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Perbuatan
pemindahan hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan hukum yang
disebut levering atau penyerahan hak milik secara yuridis. Namun dalam
perolehan tanah dengan cara Ruislag sering kali menimbulkan berbagai
permasalahan, salah satunya permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan
secara parsial yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan yang
dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat
(Perum Perhutani) untuk pembangunan PLTA Cirata.
Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada tukar menukar/ruislag tanah
kawasan hutan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Sasaran yang
hendak dicapai dalam tesis ini adalah apakah hak dan kewajiban para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah kawasan hutan dan apakah
perlindungan hukum bagi pihak yang mendapat gugatan dari pihak ketiga atas
asset pengganti yang diterimanya.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam perjanjian
tukar menukar tanah termohon memiliki kewajiban untuk memelihara dan
merawat tanah yang akan diserahkan kepada pemohon hingga saat
penyerahannya, menyerahkan tanah yang ditukar pada saat yang telah ditentukan,
atau jika tidak telah ditentukan saat penyerahannya, atas permintaan pemohon dan
menanggung adanya cacat tersembunyi dan tanah yang ditukar dapat dimiliki
secara aman dan tentram. Sedangkan kewajiban utama dari pemohon dalam
perjanjian tukar menukar tanah ialah memenuhi semua persyaratan yang telah
ditentukan dalam perjanjian tukar menukar tanah. Kemudian perlindungan hukum
bagi pihak yang mendapat gugatan dari pihak ketiga adalah termohon wajib
menjamin penguasaan tanah yang ditukar secara aman dan tentram, wajib pula
beritikad baik dan bertanggungjawab atas cacat yang ada pada tanah yang
ditukarnya. Baik termohon telah memberitahukan status tanah yang menjadi objek
sengketa ataupun termohon tidak memberitahukan status tanah yang yang menjadi
objek sengketa kepada pemohon, termohon tetap wajib bertanggungjawab penuh
terhadap tuntutan pihak ketiga yang disebabkan adanya tukar menukar tanah.

Kata Kunci : Tanah Kawasan Hutan, Tukar Menukar, Perlindungan Hukum

---

Ketersediaan

031414153064

2603

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2603

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar