TESIS (4285) - Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Terkait Ketiadaa…

Tindak pidana Narkotika merupakan suatu tindakan yang terdiri atas kegiatan seperti: menyimpan, memperjualbelikan, dan menggunakan Narkotika tanpa hak dan izin resmi dari pihak terkait. Apabila ter…

TESIS (4286) - Perdagangan Pengaruh Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menganalisis bentuk form…

SKRIPSI (4627) - Perbandingan Regulasi Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Isl…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4627

SKRIPSI (4991) - Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4991

TESIS (4282) - Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Peny…

Di era digital seperti saat ini, terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang didapatkan melalui gadget. Salah satunya adalah mendapatkan pinjaman. Sistem SPaylater mirip dengan kartu kredit, tapi de…

TESIS (4279) - Peran Notaris Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Kepai…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4279 Put p

TESIS (4277) - Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Rapi…

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan …

TESIS (4275) - Kontrak Karya PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia Ditinja…

Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kontrak Karya PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, penelitian ini adalah penelitian normatif dengan…

TESIS (4272) - Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris…

Berlakunya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 terdapat permasalahan yakni (1) pertentangan aturan Pasal…

TESIS (4273) - Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Informasi Elektron…

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hak atas akses informasi yang dijamin melalui Pasal 28 F UUD NRI 1945 namun ketentuan Pasal 28 J ayat…