Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Saat ini pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi yang melibatkan p…
Tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketidakjelasan konsep badan publik sebagai subyek hukum yang dimana kapan suatu tind…
Pada masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah atau laki-laki akan tetapi jika tidak mempunyai anak …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tetntang Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Badan Usaha Milk Negara Oleh Perwira …
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian, kedudukan Peraturan Polri sebagai dasar hukum …
Guna menjamin barang yang beredar dalam perdagangan, pemerintah menetapkan suatu standar melalui regulasi untuk menjadikannya pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Pedoman terseb…
ABSTRAK Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut a…
Perjudian, dalam perkembangannya tidak lagi bersifat konvensional, namun telah menggunakan teknologi informasi, seperti internet maupun media sosial dalam bentuk game online. Perjudian merupakan k…
Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah …