Topik penelitian ini terkait dana talangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan obyek jaminan hak tanggungan oleh debitor pailit, dimana apabi…
Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan isu yang penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat h…
Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan aman. Salah sa…
Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terhadap tindakan Kurator yang melanjutkan usaha atas Harta Pailit yang dijaminkan dengan hak kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk…
Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU 7/1994, konsekuensi dari ratifikasi ini adalah Indonesia harus sudah menjalankan seluruh agenda WTO mula…
Pasal 5 Undang-Undang SPPA menjelaskan jika penyelesaian perkara pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana aborsi oleh anak pun juga ha…
Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mempengaruhi struktur sosial dan pewarisan harta. Dalam sistem ini, Harta Pusaka Tinggi, yang merupakan harta warisan turun-temur…
Tesis ini berjudul “ratio legis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis dalam perspektif hukum pidana” dengan latar belakang perbuatan hubungan seksua…
Penelitian ini mengkaji kedudukan istri sebagai ahli waris dalam perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan, dengan fokus pada analisis dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri S…
Perkembangan teknologi seperti adanya internet telah mendorong pembaruan dalam tatanan industri dan ekonomi. Pembaruan tersebut seperti masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakuka…