SKRIPSI (4578) - Pengelolaan Piutang BUMN Persero Pasca Putusan Mahkamah Kon…

ABSTRAK BUMN Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Neg…

SKRIPSI (4579) - Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah dan Relevans…

ABSTRAK Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia menunjukkan penerapan prinsip konstitusionalisme yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi negara hukum moderen. Pembatasan kek…

SKRIPSI (4581) - Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pe…

ABSTRAK Dalam proses kegiatan pengadaan barang jasa pemeritah terdapat seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang berhubungan langsung dengan pihak penyedia. Didalam p…

SKRIPSI (4577) - Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dalam …

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status pengesahan APBD yang proses penyusunanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya hukum …

SKRIPSI (4576) - Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia di Ja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4576

SKRIPSI (4575) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Berbadan Hukum Dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4575

SKRIPSI (4232) - Pengaturan Remisi Dikaitkan Tujuan Memidanan Dalam Sistem Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4232

SKRIPSI (4231) - Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4231

SKRIPSI (4574) - Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan …

ABSTRAK Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengubah kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan Pengawasan terhadap Jasa Keuangan di…

SKRIPSI (4573) - Mekanisme Referendum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Calo…

ABSTRAK Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1…