Pemberlakuan negara dalam keadaan darurat akan berdampak pada penangguhan fungsi normal jalannya pemerintahan. Kemudian pemerintah darurat akan menangguhkan kebebasan sipil serta menangguhkan beber…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdangan orang. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah pekerja mig…
Pengaturan penjatuhan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda secara proporsional yang belum jelas terhadap terpidana tindak pidana kekerasan seksual mengakibatkan rawan terjadi kesewenang-…
Proses li’an diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi untuk suami yang menuduh istrinya berzina dan atau mengingkari anak tanpa memiliki atau mendatangkan bukti. Proses li’an dalam Kom…
Lembaga keuangan di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat dan semakin luas dengan menghadirkan banyak variasi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan sebagian besar tr…
Dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah kerap kali masyarakat kurang paham dalam penyelenggaraannya seperti penggunaan akad Syariah, dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah dengan penggunaan akad wak…
Masyarakat adat Sumba menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari garis keturunan bapak, sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Sistem kekerabatan te…
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending). Meskipun layanan ini me…
Perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian pembiayaan terhadap barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian pribadi atau aktivitas konsumtif dan bukan untuk keperluan…